Presiden Prabowo Subianto mengambil langkah penting dengan memangkas jalur distribusi pupuk yang selama ini dianggap terlalu panjang dan rumit. Kebijakan ini merupakan hasil dari rapat terbatas yang digelar di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (26/11/2024).
Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas), menyampaikan bahwa kebijakan tersebut akan segera diterapkan melalui Peraturan Presiden (Perpres) yang telah diputuskan. “Distribusi pupuk yang sebelumnya melewati banyak tahapan kini akan lebih sederhana. Kementerian Pertanian akan langsung menyalurkannya ke PT Pupuk Indonesia, yang kemudian mendistribusikannya langsung ke Gapoktan atau pengecer,” ujar Zulhas.
Dengan skema baru ini, rantai distribusi menjadi lebih pendek, sehingga diharapkan dapat mempercepat akses petani terhadap pupuk yang dibutuhkan. Sebelumnya, proses distribusi pupuk memerlukan banyak persyaratan administratif mulai dari tingkat desa hingga pusat, yang seringkali menjadi hambatan.
Transformasi Kebijakan untuk Efisiensi Pangan
Selain membahas distribusi pupuk, rapat terbatas tersebut juga menyentuh isu strategis lainnya, termasuk neraca komoditas dan transformasi kelembagaan Perum Bulog. Zulhas mengungkapkan bahwa keputusan terkait neraca komoditas kini akan melibatkan Kementerian Koordinator Bidang Pangan untuk meningkatkan koordinasi lintas sektor.
Di sisi lain, Presiden Prabowo memberikan arahan agar Perum Bulog lebih optimal dalam mendukung swasembada pangan, terutama dalam pembelian gabah dan jagung. Upaya ini diharapkan dapat memperkuat ketahanan pangan nasional.
Proyeksi Positif Produksi dan Stok Pangan Nasional
Kabar baik juga disampaikan terkait produksi dan stok pangan nasional. Zulhas menyebutkan bahwa produksi beras tahun 2025 diproyeksikan mencapai 32 juta ton, sementara stok beras nasional hingga akhir Desember 2024 diperkirakan melebihi 8 juta ton. Dari jumlah tersebut, hampir 2 juta ton dikelola oleh Bulog, menjadikannya salah satu stok tertinggi dalam lima tahun terakhir.
“Jika produksi berjalan lancar, kemungkinan besar kita tidak perlu melakukan impor beras pada tahun 2025, atau jika ada, jumlahnya sangat minim,” tambah Zulhas.
Pembenahan Infrastruktur dan Penyuluh Pertanian
Presiden Prabowo juga menginstruksikan penyusunan kebijakan baru untuk penyuluh pertanian agar lebih terkoordinasi di tingkat pusat. Selain itu, infrastruktur irigasi akan menjadi perhatian utama. Pemerintah akan meninjau ulang aturan terkait tanggung jawab irigasi yang selama ini terbagi antara pemerintah pusat dan daerah, guna memastikan efisiensi dalam pengelolaannya.
Kebijakan Baru untuk Meningkatkan Swasembada Pangan
Kebijakan memangkas jalur distribusi pupuk dan memperbaiki koordinasi lintas sektor ini diharapkan mampu memberikan dampak positif bagi petani dan ketahanan pangan nasional. Pemerintah optimis bahwa langkah-langkah ini akan mendukung tercapainya swasembada pangan yang lebih stabil di masa mendatang.