Polemik terkait kebijakan subsidi bahan bakar minyak (BBM) terus memanas setelah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menyatakan bahwa pengemudi ojek online (ojol) tidak akan masuk dalam kategori penerima subsidi BBM jenis Pertalite. Pernyataan ini memicu reaksi keras dari Asosiasi Pengemudi Ojek Daring Garda Indonesia, yang mengancam akan melakukan aksi protes besar-besaran.
Kebijakan BBM Subsidi untuk Ojol
Bahlil menyebut bahwa ojek online adalah bagian dari kegiatan usaha yang biasanya dilakukan oleh mitra aplikasi. Menurutnya, subsidi seharusnya tidak diberikan untuk aktivitas yang bersifat komersial.
“Ojek online itu menggunakan kendaraan untuk usaha. Sebagian besar motor yang mereka gunakan adalah milik pribadi, tetapi ada juga yang menyewa. Masuk akal kah jika aktivitas seperti ini mendapatkan subsidi?” ujar Bahlil saat ditemui di Jakarta, Rabu (27/11).
Namun, ia juga menegaskan bahwa subsidi tetap akan diberikan jika pengemudi ojol memenuhi kriteria tertentu. Pemerintah masih menyusun mekanisme agar subsidi BBM lebih tepat sasaran.
Tanggapan dari Garda Indonesia
Ketua Umum Garda Indonesia, Igun Wicaksono, mengungkapkan kekecewaan terhadap pernyataan Bahlil. Ia menilai kebijakan ini tidak berpihak pada rakyat kecil, khususnya para pengemudi ojol yang selama ini telah berjuang untuk mendapatkan pengakuan sebagai bagian dari transportasi publik.
“Sejak 2018 kami sudah mendesak pemerintah untuk memberikan legalitas bagi ojek online sebagai angkutan umum. Namun, hingga kini permintaan tersebut tidak juga dipenuhi. Dengan pernyataan ini, kami merasa semakin diabaikan,” kata Igun pada Kamis (28/11).
Ia menambahkan bahwa jika pemerintah tetap bersikeras mencabut subsidi BBM bagi pengemudi ojol, maka pihaknya tidak akan ragu untuk menggerakkan aksi demonstrasi secara nasional.
“Jika ojek online tidak lagi bisa membeli BBM bersubsidi, kami akan turun ke jalan dengan jumlah massa yang besar di seluruh Indonesia,” tegasnya.
Dua Skema Subsidi yang Direncanakan
Pemerintah, melalui Bahlil, tengah menyusun dua alternatif skema subsidi BBM untuk memastikan penyaluran yang lebih tepat sasaran.
- Bantuan Langsung Tunai (BLT): Subsidi akan diberikan langsung dalam bentuk uang tunai untuk menjaga daya beli masyarakat.
- Subsidi Barang: Skema subsidi seperti yang berjalan saat ini, namun dengan penyesuaian untuk lebih terarah.
“Kami sudah melaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto terkait rencana ini. Kami memastikan subsidi tidak akan dicabut, tetapi harus lebih bijaksana dalam pelaksanaannya,” ungkap Bahlil.
Ancaman Aksi Besar-besaran
Pernyataan Bahlil dianggap oleh Garda Indonesia sebagai tantangan langsung kepada para pengemudi ojol. Igun menilai kebijakan ini merupakan bentuk ketidakpedulian pemerintah terhadap rakyat kecil yang bergantung pada pekerjaan ini untuk mencari nafkah.
“Kami hanya meminta keadilan. Pendapatan kami sudah minim, ditambah beban operasional yang terus meningkat. Jika subsidi BBM dicabut, bagaimana kami bisa bertahan?” tambah Igun.
Persoalan subsidi BBM bagi pengemudi ojol menyoroti pentingnya kebijakan yang adil dan inklusif. Kebijakan ini tidak hanya berdampak pada pelaku usaha kecil, tetapi juga menyangkut daya beli masyarakat secara luas. Pemerintah diharapkan segera mengambil langkah bijaksana untuk mencegah ketegangan yang lebih besar di tengah masyarakat.