Satuan Tugas (Satgas) Pangan Polri turun langsung ke lapangan untuk memantau dan memastikan ketersediaan serta distribusi gas LPG 3 kg yang banyak dikeluhkan masyarakat. Ketua Satgas Pangan Mabes Polri, Brigjen Helfi Assegaf, mengungkapkan bahwa timnya telah melakukan pengecekan langsung ke berbagai agen dan pelaku usaha. “Kami mengirim tim untuk memeriksa ketersediaan dan distribusi gas elpiji di lapangan,” ujar Helfi pada Senin (3/2/2025).
Helfi menambahkan, selama periode 2021-2024, pihaknya telah mengungkap tujuh kasus terkait pelanggaran distribusi LPG 3 kg yang kini sudah lengkap secara hukum (P21) dan dilimpahkan ke Jaksa Penuntut Umum. Kasus-kasus ini melibatkan pelanggaran terhadap Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Migas.
Imbauan Polri dan Kolaborasi dengan Pertamina
Karo Penmas Divisi Humas Polri, Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko, meminta masyarakat untuk tetap tenang dan menjaga ketertiban umum. “Polri siap berkolaborasi dengan Pertamina untuk memastikan kelancaran distribusi LPG 3 kg,” tegasnya. Ia juga berharap agar masyarakat tidak melakukan panic buying dan tetap membeli gas sesuai kebutuhan sehari-hari.
Kebijakan Pemerintah untuk Menstabilkan Distribusi LPG 3 Kg
Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mewajibkan pengecer untuk beralih menjadi pangkalan resmi mulai 1 Februari 2025. Tujuannya adalah untuk memperpendek rantai distribusi sehingga harga jual LPG 3 kg tetap sesuai dengan subsidi pemerintah. Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Heppy Wulansari, menegaskan bahwa harga gas subsidi di pangkalan resmi telah sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan oleh pemerintah daerah.
“Masyarakat yang membeli LPG 3 kg di pangkalan resmi akan mendapatkan harga lebih murah dibandingkan dengan di pengecer,” jelas Heppy. Selain itu, di pangkalan resmi, masyarakat dapat memastikan takaran gas karena tersedia timbangan untuk memverifikasi berat gas.
Operasi Pasar dan Penyesuaian HET di Jakarta
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga mengambil langkah untuk mengatasi kelangkaan gas LPG 3 kg dengan merencanakan operasi pasar. Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi (Disnakertransgi) DKI Jakarta, Hari Nugroho, menyatakan bahwa pihaknya akan bekerja sama dengan Pertamina dan instansi terkait lainnya untuk memastikan distribusi berjalan lancar.
Hari menyebutkan bahwa DKI Jakarta menerima kuota LPG 3 kg sebesar 207.555 metrik ton pada tahun 2025, yang lebih rendah 15 persen dari usulan awal sebesar 433.934 metrik ton. “Kami akan memantau stok di pangkalan dan memastikan pengiriman segera dilakukan ke wilayah yang mengalami kekosongan stok,” kata Hari.
Klarifikasi dari Menteri ESDM Terkait Isu Kelangkaan
Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, membantah adanya kelangkaan LPG 3 kg. Menurutnya, volume kebutuhan gas LPG dari tahun 2024 ke 2025 tetap sama. “Kelangkaan itu sebenarnya tidak ada, yang terjadi adalah proses penyesuaian dari pengecer menjadi pangkalan,” jelas Bahlil.
Pemerintah sedang merancang regulasi agar masyarakat bisa membeli LPG 3 kg langsung dari pangkalan dengan harga yang sesuai. Langkah ini diharapkan dapat mengurangi beban masyarakat akibat harga yang lebih tinggi di tingkat pengecer.
Akses Mudah untuk Menemukan Pangkalan Resmi
Pertamina menyediakan akses mudah bagi masyarakat untuk menemukan pangkalan resmi LPG 3 kg terdekat melalui situs https://subsiditepatlpg.mypertamina.id/infolpg3kg atau dengan menghubungi Call Centre 135.