Ribuan warga Korea Selatan menggelar aksi protes besar-besaran di luar gedung parlemen pada Selasa (3/12) malam. Demonstrasi ini dipicu oleh pengumuman mengejutkan Presiden Yoon Suk Yeol yang menetapkan status darurat militer. Aksi unjuk rasa yang dimulai tengah malam itu terus bertambah hingga menjelang pagi, dengan tuntutan utama pemakzulan Presiden Yoon dan pencabutan status darurat militer.
Di tengah aksi demonstrasi, Presiden Yoon menjelaskan bahwa darurat militer perlu diberlakukan untuk melindungi Korea Selatan dari “ancaman kekuatan komunis Korea Utara”. Dalam pidatonya yang disiarkan secara nasional, Yoon menuding partai oposisi di parlemen sebagai penyebab kekacauan politik dan ekonomi negara. Ia menyebut oposisi telah melumpuhkan pemerintahan melalui pemotongan anggaran penting dan menuduh mereka sebagai “kekuatan anti-negara”.
Reaksi Publik dan Penolakan Status Darurat
Pengumuman darurat militer memicu kecaman luas dari berbagai elemen masyarakat. Ketua Partai Demokratik, Lee Jae Myung, menilai langkah tersebut ilegal dan menyerukan warga untuk turun ke jalan. “Darurat militer yang diterapkan Presiden Yoon tidak sah. Mari kita berkumpul di Majelis Nasional untuk melindungi demokrasi,” katanya.
Massa pun memenuhi kompleks parlemen, mendesak parlemen untuk mencabut status tersebut. Sidang khusus Majelis Nasional digelar pada Rabu dini hari, dan para anggota parlemen secara bulat menyatakan status darurat militer tidak sah. Pencabutan ini disambut sorakan massa yang tetap berkumpul di luar gedung parlemen.
Desakan Pemakzulan Presiden Yoon
Meskipun status darurat militer dicabut setelah enam jam diberlakukan, kemarahan publik tidak mereda. Demonstrasi terus berlangsung, dengan tuntutan agar Presiden Yoon mundur dari jabatannya. Partai Demokratik yang memimpin oposisi di parlemen bahkan mengajukan mosi pemakzulan. Mereka menilai keputusan Yoon memberlakukan darurat militer tanpa konsultasi dengan parlemen merupakan pelanggaran serius terhadap hukum.
Parlemen, yang didominasi oposisi, akan menggelar pemungutan suara terkait pemakzulan Yoon. Untuk meloloskan mosi tersebut, diperlukan dukungan dua pertiga anggota parlemen, atau sekitar 200 suara. Saat ini, Partai Demokratik memiliki 176 anggota dan hanya membutuhkan beberapa suara tambahan dari anggota parlemen lainnya.
Perpecahan di Internal Partai Pendukung
Sementara itu, Partai Kekuatan Rakyat (PPP) yang merupakan pendukung Presiden Yoon, menentang status darurat militer yang dinilai inkonstitusional. Ketua PPP, Han Dong Hoon, bahkan meminta Presiden Yoon untuk keluar dari partai guna menjaga stabilitas politik. “Kami tidak membenarkan tindakan inkonstitusional seperti darurat militer yang diumumkan presiden. Partai kami mendukung langkah untuk mencegah kekacauan lebih lanjut,” tegas Han.
Masa Depan Politik Presiden Yoon
Huru-hara politik yang dipicu oleh darurat militer ini terus mengguncang Korea Selatan. Demonstrasi anti-Yoon semakin meluas di berbagai kota besar, dan seruan agar ia mundur dari jabatan presiden semakin keras terdengar. Langkah pemakzulan ini dapat menjadi babak baru dalam sejarah politik Korea Selatan.