Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, mengumumkan rencana pemerintah untuk meninjau ulang kinerja investor di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur. Keputusan ini didasari oleh temuan bahwa meskipun banyak proyek telah melakukan groundbreaking, hanya sedikit yang melanjutkan ke tahap pembangunan secara signifikan.
Maruarar, yang akrab disapa Ara, menyebutkan bahwa evaluasi terhadap para investor ini bertujuan untuk memastikan komitmen mereka dalam menyelesaikan proyek di IKN. “Kami berdiskusi panjang mengenai peran swasta di IKN. Banyak yang sudah groundbreaking, tetapi progres pembangunan sangat minim,” ungkapnya usai Rapat Terbatas di Istana Kepresidenan pada Selasa (21/1/2025).
Evaluasi Investor dan Tenggat Waktu
Dalam arahannya, Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya keterlibatan swasta untuk mempercepat pembangunan di IKN. Ara menyampaikan bahwa setiap investor yang sudah memulai proyek akan ditinjau kembali untuk memastikan keseriusan mereka. “Investor yang sudah groundbreaking tapi tidak melanjutkan pembangunan akan ditanya apakah mereka masih berniat melanjutkan atau tidak. Jika tidak, proyek tersebut akan diberikan kepada pihak lain yang lebih serius,” jelasnya.
Pemerintah juga akan memberikan tenggat waktu kepada para investor untuk menyelesaikan proyek mereka. Langkah ini dilakukan untuk memastikan pembangunan di IKN berjalan sesuai jadwal dan tidak terhambat oleh pihak yang kurang berkomitmen. “Sesuai arahan Presiden Prabowo, kita harus memberi batas waktu yang jelas agar prosesnya tidak berlarut-larut,” tambah Ara.
Komitmen untuk Memprioritaskan Pembangunan
Jika ada investor yang tidak mampu memenuhi tenggat waktu yang ditentukan, proyek mereka akan dialihkan kepada pihak lain yang lebih kompeten. Hal ini sejalan dengan arahan Presiden untuk mengutamakan investor yang benar-benar berkomitmen terhadap pembangunan IKN. “Kita harus memastikan bahwa setiap langkah di IKN berjalan cepat dan efisien,” tutup Ara.