Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, mengajukan usulan kontroversial untuk merelokasi warga Palestina dari Jalur Gaza ke Mesir dan Yordania. Usulan tersebut langsung mendapat tanggapan tegas dari Presiden Palestina, Mahmud Abbas, yang menyatakan penolakan keras terhadap gagasan ini. Abbas menegaskan bahwa rakyat Palestina tidak akan meninggalkan tanah air mereka ataupun tempat-tempat suci mereka.
Memori Kelam Nakba dan Penolakan Relokasi
Abbas mengingatkan bahwa usulan Trump mengingatkan rakyat Palestina pada tragedi Nakba tahun 1948 dan Naksa tahun 1967. Pada periode tersebut, ratusan ribu warga Palestina terpaksa meninggalkan rumah mereka akibat konflik. Abbas juga dengan tegas menolak kebijakan apa pun yang dapat memecah belah persatuan wilayah Palestina, termasuk Jalur Gaza, Tepi Barat, dan Yerusalem Timur.
Dalam pernyataan resmi, Abbas meminta Trump untuk fokus mendukung gencatan senjata yang telah dimulai pada 19 Januari, serta membuka jalan bagi Otoritas Palestina untuk memulihkan pemerintahan di Gaza.
Sikap Hamas, Jihad Islam, dan Negara Lain terhadap Rencana Relokasi
Penolakan tidak hanya datang dari Abbas. Kelompok Hamas dan Jihad Islam juga mengecam keras usulan relokasi tersebut. Menurut Bassem Naim, anggota biro politik Hamas, warga Palestina menolak segala bentuk pemindahan, meskipun di bawah dalih rekonstruksi atau pembangunan. Hamas menegaskan bahwa mayoritas warga Gaza adalah pengungsi atau keturunan pengungsi Palestina.
Jihad Islam menyebut gagasan tersebut sebagai kejahatan perang yang melanggar kemanusiaan karena memaksa orang meninggalkan tanah mereka. Bahkan, Mesir dan Yordania, dua negara yang disebut dalam usulan tersebut, telah menyatakan penolakan mereka. Mesir mengingatkan bahwa pemindahan paksa ke Sinai dapat mengancam perjanjian damai dengan Israel, sementara Yordania yang telah menampung 2,3 juta pengungsi Palestina juga menolak menerima tambahan pengungsi.
Kerusakan Besar di Gaza dan Dukungan dari Israel
Trump menyebut Gaza sebagai wilayah yang membutuhkan perbaikan besar, dengan hampir 70 persen bangunan mengalami kerusakan menurut laporan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Namun, gagasan ini mendapat dukungan dari Menteri Keuangan Israel, Bezalel Smotrich, yang menganggap ide Trump sebagai langkah kreatif untuk mencapai perdamaian dan keamanan.
Rencana relokasi warga Gaza oleh Donald Trump telah menuai penolakan luas, baik dari warga Palestina, kelompok perlawanan seperti Hamas dan Jihad Islam, maupun negara-negara tetangga seperti Mesir dan Yordania. Usulan tersebut dinilai tidak hanya melanggar hak asasi manusia, tetapi juga menghidupkan kembali trauma masa lalu rakyat Palestina.